Indonesia termasuk dari 179 ncgnra yang menandatangani hasil kesepakatan Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (lntemational Conlbrence on Populatlon and [)evektpment, ICPD) di Kairo pada tahun 1994. Konferensi tersebut menyepakati perubahan paradigma dalam mengelola permasalahan kependudukan dan pembangunan, yang semula berfokus pada pengendalian populasi dan penurunan fertilitas, kemudian mengutamakan pelayanan Kesehatan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi individu, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sepanjang siklus hidupnya.<\/p>\n
Definisi kesehatan reproduksi telah diatur dalam Undang-Uudane RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu merupakan keadaan sehat secaxa fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistcm, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perernpuan, Keseriusan pemerintah dalam memberi perhatian akan penanganafl permasalahan kesehatan reproduksi, dituangkan juga melalui kebijakan lain, seperti Perafuran Pemerintah Nomor 6l Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang, dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta rnengurangi angka kematian ibu. Di samping itu, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, Pemerintah juga menjamin kesehatan ibu, mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lagir, menjamin teroapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi, dan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lagi yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<\/p>\n
Ruang lingkup kesehatan reproduksi menurut ICPD (1994) rneliputi l0 hal. yaitu: l) kesehatan ibu dan bayi baru lahir, 2) keluarga berencana, 3) pencegahan dan penanganan infertilitas, 4) pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran, 5) pencegahan dan penanganan Infeksi. Saluran Reproduksi (ISR), Infeksi Menular Seksual ([vIS), dan HIV AIDS, 6) kesehatan seksual,7) kekerasan seksual, 8) deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks, 9) Kesehatan reproduksi remaja, serta l0) kesehatan reproduksi lanjut usia dan pencegahan praktik yang membahayakan, Sejalan dengan kesepakatan intemasional tersebut, kebijakan Kesehatan reproduksi memiliki peran yang sangat penting, salah satunya dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan’ Mengingat dewasa ini, Indonesia rnasih menghadapi berbagai permasalahan terkait kesehatan reproduksi, yang dapat dilihat melalui indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Total Fettiltty Rate (TFR), unffiet neeclbevKB, kehamilan remaja, dan sebagainya. Masalah kesehatan reproduksi terjadi pada berbagai tahapan kehidupan, dan banyak terjadi pada kaum Berempuan’ Kondisi ini pun sering dipengnruhi oleh kondisi sosial budaya dalam masyarakat, Yang disebut dengan gender, konsruksi sosial atau peran yang melekat dan terbentuk di masyarakat ini ikut andil mcnentukan besaran masalah kesehatan reproduksi. Adanya kompleksitas masalah kesehatan reproduksi ini sangat memerlukan penanganan yang multidisplin.<\/p>\n
Tujuan dari kegiatan ini : Membantu masyarakat awam yang memerlukan pandangan yang lebih luas tentang kesehatan reproduksi sehingga mirmpu unhrk menjaga diri agar terhindar dari problema-problema terkait. Merealisasikan tridarma perguruan tinggi yang salah satunya adalah berupa pengabdian kepada masyarakat<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Indonesia termasuk dari 179 ncgnra yang menandatangani hasil kesepakatan Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (lntemational Conlbrence on Populatlon and [)evektpment, ICPD) di Kairo pada tahun 1994. Konferensi tersebut menyepakati perubahan paradigma dalam mengelola permasalahan kependudukan dan pembangunan, yang semula berfokus pada pengendalian populasi dan penurunan fertilitas, kemudian mengutamakan pelayanan Kesehatan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi individu, baik […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/571"}],"collection":[{"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=571"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/571\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":572,"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/571\/revisions\/572"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mikrobiologiklinik.fk.undip.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}